REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah mengkaji wacana pemberian bantuan sosial (bansos) untuk warga jika harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dinaikkan. Pihaknya masih menunggu pemerintah pusat tentang skema subsidi BBM dialihkan ke pemberian bansos.
"Belum (ada pemberian bansos), kita masih lihat skemanya belum tahu, bantuan seperti apa. Itu lihat nanti," ujar Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat meresmikan Kolam Retensi Bima, Kota Bandung, Selasa (30/8/2022).
Dia mengungkapkan, kebijakan bansos dari dana subsidi BBM yang dialihkan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Yana membaca, jika BBM subsidi banyak dinikmati oleh masyarakat yang seharusnya tidak menikmati BBM.
Dia berharap, tidak terdapat dampak signifikan apabila BBM subsidi dinaikkan. Namun, pihaknya akan melihat terlebih dahulu dampak yang terjadi sebelum membahas bansos..
"Kita lihat dampaknya seperti apa, mudah-mudahan gak. BBM (untuk) punya kendaraan minimal bukan DTKS," ungkapnya.
Sebelumnya, Sejumlah warga di Kota Bandung merasa terbebani dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite. Beban tersebut akan bertambah karena komoditas bahan pokok serta merta akan ikut naik.
"Sedikit terbebani karena sehari-hari pakai motor yang mungkin asalnya sehari uang bensin Rp 25 ribu, mungkin sekarang bisa naik," ujar salah seorang warga Kota Bandung Habibi saat ditemui, Senin (29/8/2022).
Dia berharap, rencana harga Pertalite dinaikkan tidak terealisasi bahkan diharapkan dapat turun. "Lebih bagus jangan dinaikkin," katanya.
Habibi mengungkapkan, apabila kenaikan harga BBM subsidi naik biasa di lapangan terjadi kekosongan. Sehingga, dia memilih BBM non subsidi agar lebih cepat meski harga lebih tinggi.
Meski akhirnya tetap harus naik, ia meminta agar ketersediaan BBM subsidi Pertalite merata dan masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
