REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Aksi bersih-bersih dilakukan di sungai kawasan Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Selasa (21/1/2025). Hal itu menjadi bagian dari upaya rehabilitasi pascabanjir yang melanda kawasan tersebut beberapa hari yang lalu. Aksi bersih-bersih itu dipimpin langsung oleh Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi.
Agus menyampaikan, langkah-langkah pemulihan sangat penting guna mengurangi 5 yang ditimbulkan oleh bencana alam tersebut. Terutama terkait dengan tersumbatnya saluran air akibat sampah-sampah yang terbawa banjir.
“Kita sudah mulai melakukan tahapan rehabilitasi. Banjir akibat hujan deras dan meluapnya Kali Suba telah menimbulkan banyak sampah yang menghambat laju air. Hari ini, kita fokus untuk membersihkan sampah-sampah yang terakumulasi di sepanjang saluran drainase yang terhubung dengan jalur utama di Kali Suba,” ujar Agus.
Agus menjelaskan, sampah yang berada di sepanjang sempadan sungai merupakan salah satu penyebab terhambatnya aliran air. Karenanya, Satgas tingkat kelurahan dan kecamatan turut dilibatkan untuk mengambil sampah-sampah tersebut dan membawanya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Agus pun mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah ke badan sungai. Pasalnya, hal itu dapat memperburuk kondisi dan berisiko menyebabkan banjir kembali. “Kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan sungai. Sampah yang dibuang sembarangan akan kembali menghambat aliran air dan berpotensi menyebabkan bencana di masa depan,” katanya.
Agus berharap, kerja bakti dalam aksi bersih-bersih seperti itu bisa terus dilaksanakan. Yakni, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Agus juga mengingatkan, Cirebon dalam status siaga bencana sesuai dengan darurat meteorologi yang diperkirakan akan berlangsung hingga Juni 2025. Dalam menghadapi musim hujan yang masih berlangsung, tingkat mitigasi, rehabilitasi, hingga rekonstruksi menjadi fokus utama.
Pemkot Cirebon pun akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, serta masyarakat, untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan dengan efektif dan efisien.