REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat (Jabar) melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan belum lama ini. Menurut Ketua APINDO Jabar, Ning Wahyu, dalam audensi tersebut pihaknya menyoroti tantangan yang tengah dihadapi dunia usaha, salah satunya adalah pemberlakuan tarif impor oleh Amerika Serikat. Karena, kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap dinamika industri di Jawa Barat, mengingat AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar bagi berbagai sektor unggulan di Jabar.
"Perubahan ini memerlukan adaptasi strategis dari pelaku usaha serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah agar daya saing industri Jabar tetap terjaga di tengah ketidakpastian global," ujar Ning kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).
Ning juga, menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi dunia usaha misalnya dalam kebijakan pengupahan. Ia pun menyayangkan tidak konsistennya implementasi regulasi di Jabar, seperti yang terjadi pada penetapan Upah Minimum Sektoral Jawa Barat 2025, di mana SK yang telah diterbitkan dipaksa untuk direvisi akibat dinamika dan adanya tekanan di lapangan. Ketidakpastian ini, berisiko menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan investor.
"Kami sangat berharap agar polemik tahunan yang sudah berlangsung selama belasan
tahun terkait pengupahan dapat segera diakhiri," katanya.
Oleh karena itu, Ning berharap pemerintah hadir untuk menjadi mediator dan penengah, karena bagaimanapun buruh itu merupakan aset. Saat ini, Dewan Pengupahan tidak dapat berperan sebagaimana mestinya karena keputusan upah ditetapkan di luar forum resmi. Padahal, seharusnya ditetapkan melalui musyawarah dalam Dewan Pengupahan yang di dalamnya ada Pengusaha, Pemerintah, Serikat Pekerja, dan Akademisi. "Kami menilai pentingnya mengembalikan marwah dan peran Dewan Pengupahan sebagai forum yang sah dan konstruktif," katanya.
Ning pun menyampaikan, adanya konflik hubungan industrial yang terjadi di perusahaan di Cirebon baru-baru ini dan pernah terjadi di Sukabumi.Yakni, perusahaan lebih memilih untuk menonaktifkan perusahaanya sehingga menyebabkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan dan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas akibat demo yang berkepanjangan sehingga membuat konsumen membatalkan pesanan.
"Kami berharap, di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dapat tercipta hubungan industrial yang lebih harmonis di Jabar," katanya.
Pada kegiatan tersebut, Ketua APINDO Jabar juga mengusulkan sejumlah inisiatif sinergi strategis antara dunia usaha dan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi Jabar. Antara lain, mendorong pemakaian seragam batik khas Jabar di lingkungan pabrik pada hari tertentu sebagai upaya memperkuat UMKM. Sekaligus, memperkokoh identitas budaya daerah, adanya revitalisasi rantai pasok bahan baku khususnya untuk industri garmen dan alas kaki di Jabar agar potensi lokal dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dengan brand global.
Ning mengusulkan sinergi antara sektor industri dan pariwisata melalui program wisata karyawan ke destinasi lokal. Serta, adanya integrasi sistem perpajakan agar kontribusi industri dibayarkan langsung di Jabar, hingga reformasi sistem rekrutmen tenaga kerja untuk menghapus praktik percaloan yang merugikan pencari kerja maupun perusahaan.
Sementara menurut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, terkait hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja banyak persoalan justru bermula dari pola rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Buruh yang kerap melakukan aksi demonstrasi sebagian besar berasal dari luar daerah, karena proses rekrutmen oleh HRD yang cenderung menarik tenaga kerja dari kampung halamannya.
Oleh karena itu, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya perbaikan sistem rekrutmen yang lebih berpihak pada warga lokal dan meminta kepada APINDO Jabar supaya perusahaan tidak lagi membuka lowongan kerja tanpa koordinasi. Serta, cukup melapor ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Pemprov. "Tenaga kerja lokal harus diprioritaskan dan jika tidak tersedia baru dilakukan pencarian dari luar daerah," katanya.
Dedi Mulyadi pun, mengingatkan pentingnya tanggung jawab terhadap lingkungan. Ia menegaskan agar pelaku usaha tidak berdosa terhadap alam dengan tidak membuang limbah sembarangan ke sungai atau lingkungan sekitar. Dedi menekankan bahwa kerusakan alam akan menimbulkan dampak yang berbalik merugikan masyarakat dan dunia usaha itu sendiri.
"Oleh karena itu, kami meminta seluruh pelaku industri untuk menjalankan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab dan sesuai regulasi yang berlaku," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika