REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Pemkab Bandung Barat mencatat ada sebanyak 99.233 warga di Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang tidak memiliki rumah. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun 2020 yang hanya 54.000 warga.
"Data backlog warga tak punya rumah di Bandung Barat ada sekitar 99.233 ribu. Angka ini naik terus tiap tahun seiring pertumbuhan penduduk," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman KBB, Anni Roslianti, Kamis (7/8/2025).
Anni mengatakan, penyebab warga tak memiliki rumah karena terus meroketnya harga properti dan tanah. Di sisi lain, pendapatan masyarakat tak meningkat signifikan. Menurutnya, pemerintah telah meluncurkan sejumlah program pemenuhan kebutuhan papan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya, program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto.
Untuk memuluskan program itu, Pemkab Bandung Barat telah membuat Perbup Nomor 39 Tahun 2024 tentang pengecualian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Perbup Nomor 40 Tahun 2024 tentang pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi program rumah MBR.
"Jadi di Bandung Barat kita tergetkan 1.000 unit rumah dari program pusat bagi MBR. Di sini ada 16 pihak swasta yang bergerak untuk program MBR ini," kata Anni.
Di Bandung Barat, kata dia, sudah ada sekitar tujuh pengembang yang sudah menekan Momerendum of Understanding (MoU) untuk mengembangkan program 3 juta rumah tersebut, yang sanggup menjalankan program 3 juta rumah agar harga benar-benar sesuai pagu dari pemerintah yakni Rp167 per unit.
Lokasinya berada di Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cililin, dan Kecamatan Cikalongwetan. "Pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada daerah kalau ada pengembang yang sanggup untuk membangun rumah dengan harga Rp 167 juta per unit untuk mengajukan program tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika