REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Untuk menyusun program bertajuk Berdaya Berusaha, Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melibatkan ekosistem kreatif Kota Bandung. Karena, menurut Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, Bandung merupakan barometer ekonomi kreatif Indonesia, sehingga diharapkan dapat melahirkan konsep yang optimal.
Leontinus mengatakan, melalui uji publik program Berdaya Berusaha, pihaknya melibatkan pelaku ekonomi kreatif di Bandung Creative Hub, Jalan Laswi, Kota Bandung, Senin (25/8/2025). Diharapkan, pihaknya dapat menghimpun masukan, kritik dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program. Model kolaboratif ini, standar baru cara kerja pemerintah.
“Hari ini adalah bukti komitmen kami untuk mengubah total cara kerja pemerintah. Partisipasi publik harus bermakna, dimulai sejak hari pertama perancangan, bukan sekadar formalitas saat dokumen sudah final. Ini adalah esensi dari pemerintahan yang kolaboratif, yang menjadi prinsip pimpinan kami, Presiden Prabowo dan Menko Muhaimin Iskandar,” ujar Leontinus.
Menurutnya, kehadiran puluhan CEO, akademisi, komunitas dan perwakilan pemerintah daerah dalam uji publik ini menjadi bukti pemerintah turun langsung, untuk merancang program bersama para pemangku kepentingan sejak tahap perancangan konsepsi.
Diskusi dalam uji publik ini, kata dia, dibagi ke dalam beberapa sesi breakout berdasarkan sub-sektor ekonomi kreatif, seperti kuliner, fesyen, kriya dan game. “DNA yang saya bawa dari sektor swasta adalah obsesi untuk mendengar suara konsumen. Di pemerintahan, konsumen kita adalah publik,” katanya.
Seluruh masukan yang diterima dalam uji publik ini, kata dia, akan dikaji secara mendalam, untuk memperkaya substansi dan model implementasi program Berdaya Berusaha. Serta, memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
“Kami memilih Bandung karena kota ini adalah episentrum kreativitas. Masukan dari para praktisi di sini, mulai dari teman-teman di ITB, para CEO startup, hingga komunitas, akan menjadi fondasi untuk menyempurnakan program ini sebelum diluncurkan secara nasional. Program ini bukan lagi program Kemenko PM, tapi program kita semua," papar Leontinus.
Program Berdaya Berusaha sendiri dirancang untuk menjadi solusi terintegrasi dari hulu ke hilir bagi UMKM, ekonomi kreatif dan koperasi. Fokus intervensinya mencakup 5+1 pilar utama, yaitu akses terhadap bahan baku, optimalisasi proses produksi, kemudahan pembiayaan, strategi pemasaran, pemahaman tata niaga global, serta fasilitasi legalitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Targetnya, kata Leontinus, program Berdaya Berusaha Kemenko PM ini sudah bisa dirilis pada Oktober 2025 mendatang. Namun dengan catatan tegas dia, sudah berkonsep matang.
"Rencana Oktober. Pokoknya kita mau kick off yang bagus. Jadi jangan tanggung, jangan belum matang kita sudah paksakan," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika