REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan tidak bakal membuka Kebun Binatang Bandung untuk pengunjung sebelum masalah sengketa lahan dan pengelolaan tuntas. Selain itu, ia menyebut masih terdapat tunggakan sewa yang belum dibayarkan oleh pengelola.

"Selama sengketa belum selesai, kita tidak akan buka dulu," ujar Farhan, di Balaikota Bandung, Senin (8/9/2025).

Untuk kesejahteraan satwa, menurut Farhan, pihaknya bakal bekerja sama dengan Kebun Binatang Ragunan dan Kebun Binatang Surabaya. Farhan pun, masih menunggu draft perjanjian yang masih disusun selesai.

Untuk saat ini, kata Farhan, kesejahteraan hewan merupakan tanggung jawab Yayasan Margasatwa dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA).  Farhan menyebut semua aset yang disita kejaksaan tinggi Jawa Barat dipinjam pakaikan ke Pemkot Bandung dan kemudian ditutup.

"Kita memastikan pihak-pihak yang tidak punya legal standing di lahan milik Pemerintah Kota Bandung tidak boleh lagi mengambil keuntungan ekonomi," kata dia.

Ia mengaku terus menyampaikan surat tagihan sewa kepada pemerintah Kota Bandung dari total utang Rp 59 miliar baru dibayarkan Rp 1,7 miliar. Terkait dirinya yang digugat, ia mengatakan hal itu di ranah perdata. "Mereka hanya ingin melakukan perlawanan hukum. Saya juga kemarin ditegur oleh kejaksaan tinggi agar mencegah perlawanan hukum yang bisa memperpanjang dan menghabiskan energi," kata dia.

Sementara itu, pengelola Kebun Binatang Bandung Yayasan Tamansari Bandung yang diwakili humas Sulhan Syafii mengatakan pengelola mengalami kerugian pascadilakukan penutupan. Selama ditutup, pihaknya mengalami kerugian dari tiket, kerjasama tenant dan lainnya mencapai Rp 2,7 miliar.

Sedangkan untuk pakan pihaknya menyiapkan Rp 400 juta per bulan. Ia menyebut kondisi satwa saat ini dalam keadaan sehat dan rutin mendapatkan perawatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika