Totong menyebutkan, PTM di Kabupaten Garut akan dilaksanakan di seluruh jenjang sekolah, baik yang ada di bawah komando Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, maupun Kementerian Agama. Namun, sekolah juga harus memperhatikan level zonasi di wilayah masing-masing dalam melaksakan PTM. 

"Kita masih mempertimbangkan zonasi per kelurahan. Karena itu, sekolah harus berkoordinasi dengan satgas kecamatan dan desa dalam pelaksanaan PTM. Nanti akan dibuat surat edarannya," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman mengatakan, penerapan prokes di sekolah selama PTM harus dilakukan secara ketat. Sarana dan prasarana seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan lainnya, harus tersedia. Setiap warga sekolah juga wajib memakai masker. 

"Di sekolah juga wajib ada satgas," ucapnya.

Helmi menambahkan, untuk sementara PTM hanya dapat dilakukan di sekolah yang berada di luar zona merah. Artinya, sekolah yang masuk ke dalam wilayah zona merah belum diizinkan melaksnakan PTM.

"Zona merah belum bisa. Kita lihat per desa atau kelurahan," ujar dia.

Menurut Helmi, orang tua siswa juga akan diberikan pilihan oleh sekolah terkait PTM. Siswa masih dapat melakukan pembelajaran secara daring apabila belum yakin untuk PTM di sekolah. Pihak sekolah tetap akan memfasilitasi para siswa belajar secara daring. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika