Senin 05 Sep 2022 13:39 WIB

Puskesmas di Bandung Kehabisan Stok Vaksin Covid-19

Pemkot mengajukan bantuan vaksinasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Rep: M Fauzi Ridwan/ Red: Agus Yulianto
Stok vaksin Covid-19 di sejumlah puskesmas Kota Bandung, habis.
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Stok vaksin Covid-19 di sejumlah puskesmas Kota Bandung, habis.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Sejumlah puskesmas di Kota Bandung kehabisan stok vaksin Covid-19. Akibatnya, target vaksinasi booster tahap pertama sebanyak 50 persen tidak tercapai di akhir Agustus.

"Beberapa hari tidak ada vaksinasi karena di beberapa puskesmas kekurangan vaksin," ujar Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Bandung Asep Gufron di Balai Kota Bandung, Senin (5/8/2022).

Dia mengatakan, tengah mengajukan dosis vaksin kepada pemerintah pusat dan masih menunggu kiriman. Akibat kehabisan vaksin pun, kegiatan vaksinasi Covid-19 sempat dihentikan sementara.

Asep mengatakan, stok vaksin yang habis membuat capaian vaksinasi booster baru mencapai 48,54 persen dari target 50 persen. Meski begitu capaian angka vaksinasi masih tinggi dibandingkan kabupaten kota di Jawa Barat.

 

"Kalau vaksin kemarin jujur sampai kemarin kita baru di 48,54 persen dari capaian 50 persen sebelum akhir Agustus. Kenapa belum tercapai karena kita terhambat masalah ketersediaan vaksin," katanya.

Dia mengatakan, kegiatan vaksinasi Covid-19 sempat dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata beberapa waktu lalu dengan target peserta 1.000 orang. Mereka bekerja sama dengan Polres dan Kodim.

Asep mengatakan, pihaknya akan terus melakukan vaksinasi booster. Sedangkan booster tahap dua baru sekitar 15 persen untuk sumber daya manusia di bidang kesehatan.

"Booster tahap empat baru 15 persen ke SDM, kita targetkan September 50 persen. Ini dilihat dari ketersediaan vaksin," ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, target vaksinasi booster tahap pertama belum tercapai karena kekurangan dosis vaksin. Pihaknya saat ini, tengah mengajukan bantuan vaksinasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement