Kamis 29 Dec 2022 16:03 WIB

Pemprov Beri Klarifikasi, Program Keumatan Rp 1 T Warga Nahdliyin Serap Paling Banyak 

Warga Nahdliyin paling banyak mendapat manfaat dari program keumatan.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus Yulianto
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Foto: Antara
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar memberi perhatian optimal kepada semua lembaga atau organisasi keagamaan di Jabar. Apalagi, kepada Nahdlatul Ulama (NU), hubungan dan komunikasi yang baik selama ini akan senantiasa dijaga.

“Pemprov Jabar dan Pengurus Wilayah NU Jabar punya sikap sama. Ingin menjaga hubungan baik, saling menguatkan dan lebih meningkatkan kerja sama dalam membangun Jawa Barat ke depan. Demikian komunikasi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat berbincang via telepon dengan Rois PWNU Jabar, Dr KH Abun Bunyamin MA dan Ketua PWNU Jabar, KH Juhadi Muhammad SH, Senin (26/12),” ujar Karo Kesra Pemprov Jabar, Barnas Adjidin, Rabu petang (28/12).

Pada kesempatan itu, Senin (26/12), secara khusus Ridwan Kamil menugaskan, Karo Kesra Pemprov Jabar, Barnas Adjidin, untuk memenuhi undangan dari PWNU Jabar. “Pak Gubernur berhalangan, karena ada kegiatan bersama Presiden Jokowi,” kata Barnas. 

Menurut Barnas, ia pun menyampaikan pesan Gubernur Jawa Barat, bahwa perhatian kepada warga Nahdliyin adalah keniscayaan sesuai populasi mereka yang terbesar di Indonesia.   

Prinsip keadilan  proporsional, kata Barnas, diupayakan sebaik mungkin oleh Gubernur Ridwan Kamil. Sehingga otomatis, warga Nahdliyin paling banyak mendapat manfaat dari program keumatan.

“Konsekuensi logis dari proporsi populasi terbesar umat Islam di Indonesia, warga NU jelas mendapat perhatian lebih dari sisi manfaat program keumatan selama ini,” ucap Barnas meneruskan pesan Ridwan Kamil.

Barnas menjelaskan, bentuk program tidak semuanya hibah, sebagian adalah program terbuka. Sehingga, bisa diakses siapa pun. Hal ini untuk mengklarifikasi alokasi anggaran bagi semua elemen NU di Jawa Barat senilai Rp1 T dalam kurun empat tahun, yang disampaikan Ridwan Kamil pada acara Musyawarah Kerja Wilayah PWNU Jawa Barat di Ponpes Al Muhajirin II, Kabupaten Purwakarta, 17 Desember 2022. 

Sebelumnya, pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat melayangkan protes ke Gubernur Ridwan Kamil mengenai pernyataannya tentang anggaran Rp 1 triliun lebih untuk bantuan ke elemen NU di Jabar. PWNU meminta, Ridwan Kamil untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut.

Protes PWNU Jabar dilayangkan melalui surat permohonan dan undangan klarifikasi kepada Ridwan Kamil untuk bisa bertemu langsung dengan pengurus PWNU di kantornya Jalan Terusan Galunggung, Kota Bandung. Sehingga, bisa langsung mengklarifikasi ucapannya tersebut.

Dalam surat permohonan yang dilayangkan PWNU Jawa Barat, Ridwan Kamil diminta hadir hari ini ke kantor PWNU, Selasa (27/12). Pernyataan Ridwan Kamil disampaikan  pada 17 Desember 2022 saat memberikan sambutan di acara Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) Jawa Barat di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta tentang bantuan Rp 1 triliun lebih, dianggap telah menimbulkan polemik dan tanggapan yang beragam di lingkungan PWNU maupun PCNU se-Jabar.

Dalam upaya meluruskan persepsi terkait dengan hal tersebut, kami Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, dengan ini mengundang Bapak Gubernur untuk menjelaskan secara utuh perihal bantuan anggaran dimaksud, agar menjadi terang benderang dan tidak ada tafsir yang berbeda dalam menyikapi pernyataan Bapak Gubernur pada acara Mukerwil PWNU Jabar di Purwakarta," demikian isi penggalan surat PWNU Jabar kepada Ridwan Kamil tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement