REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, Jawa Barat, mendapatkan penghargaan terbaik pertama kategori kota dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat nasional. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap daerah yang dinilai berhasil dengan baik dalam perencanaan pembangunan, pencapaian pelaksanaan, dan inovasi pembangunan.
Penghargaan itu disampaikan saat agenda pengarahan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Selasa (16/5/2023).
“Alhamdulillah, Kota Sukabumi meraih peringkat pertama kategori kota dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat nasional,” ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi.
PPD Tingkat Nasional diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). PPD diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi dalam penyusunan perencanaan yang berkualitas, pencapaian sasaran pembangunan daerah, dan inovasi pembangunan yang telah dilaksanakan.
PPD merupakan evaluasi komprehensif dan kreatif terhadap pembangunan tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan dan pencapaian pembangunan.
Dalam narasi video penghargaan, Kota Sukabumi meraih penghargaan lewat inovasi Danakitri Sukabumi Creative Hub (SCH), yang mendorong tumbuhnya creativepreneur.
Melalui akselerasi dan penataan ekonomi kreatif, seperti classroom, festival, bootcamp, serta meningkatkan jumlah pelaku ekonomi kreatif (ekraf), wirausaha, pendapatan sektor pajak, dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Selain itu capaian tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi, yang didukung oleh 15 program unggulan. Kemudian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) delapan kali beruntun, serta penyerapan belanja terbaik kedua nasional. Berikutnya pendekatan proses perencanaan melalui Youth Planner Conference dan FGD kelompok disabilitas.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, PPD merupakan evaluasi kreatif untuk menguatkan sinergisitas pusat dan daerah dalam menciptakan kolaborasi untuk kesejahteraan. PPD ini menilai dokumen rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), proses penyusunan RKPD, serta capaian pembangunan dan inovasi di daerah.
PPD ini melibatkan tim penilai independen, terdiri atas akademisi, profesional, jurnalis, dan NGO. Selain itu, penilai utama lintas kementerian dan tim penilai teknis lintas sektoral. “PPD 2023 diharapkan dapat menambah data daerah terbaik yang menginspirasi pemerataan kesejahteraan, kemajuan dan keberlanjutan,” kata Suharso, saat pengumuman PPD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika