Selasa 19 Dec 2023 21:14 WIB

Fokus Tangani Stunting, Pemkot Sukabumi Kenalkan ‘Siapdate’

Siapdate juga dirancang untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Irfan Fitrat
Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji (tengah) saat soft launching Sistem Aplikasi Data Stunting Terintegrasi (Siapdate) di Ruang Pertemuan Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).
Foto: Dok Dokpim Kota Sukabumi
Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji (tengah) saat soft launching Sistem Aplikasi Data Stunting Terintegrasi (Siapdate) di Ruang Pertemuan Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, Jawa Barat, melakukan soft launching Sistem Aplikasi Data Stunting Terintegrasi atau “Siapdate”, Selasa (19/12/2023). Sistem tersebut dirancang untuk mendukung upaya Pemkot Sukabumi dalam percepatan penanganan masalah stunting, juga kemiskinan ekstrem.

Kegiatan soft launching Siapdate dilakukan Ruang Pertemuan Balai Kota Sukabumi. Kegiatan itu langsung dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji, yang didampingi Ketua TP PKK Diana Rahesti dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Asep Suhendrawan.

Baca Juga

Soft launching Siapdate dalam rangka transformasi digital penurunan stunting dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem,” kata Kusmana.

Kusmana mengatakan, data yang tepat dan terintegrasi dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan, sehingga tepat sasaran untuk menurunkan prevalensi //stunting// dan kemiskinan ekstrem. “Percepatan penurunan stunting menjadi prioritas nasional, yang harus diwujudkan bersama agar mencapai target yang ditetapkan,” katanya.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, prevalensi stunting secara nasional masih 21,6 persen. Sementara di Kota Sukabumi kini angkanya 19,2 persen. Pada 2024, ditargetkan prevalensi stunting minimal bisa ditekan sampai 14 persen.

Untuk mencapai target itu, Kusmana mengatakan, dibutuhkan strategi dan upaya luar biasa yang dilakukan secara intensif dan masif. Sejalan dengan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. “Harus kerja keras, semua OPD terlibat. Jangan biasa-biasa saja, harus serius, dengan memanfaatkan teknologi informasi,” kata dia.

Kusmana mengatakan, saat ini laporan penanganan stunting sudah ada, tapi belum terintegrasi. Karenanya, dirancang Siapdate. Dengan adanya sistem tersebut, kata dia, nantinya terlihat data-data dan peta masalah stunting, serta berbagai intervensi yang dilakukan. Ke depan, ia mengatakan, akan didorong peningkatan kolaborasi dan konvergensi penanganan stunting ini.

Begitu juga dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem. Dengan berbagai upaya yang terintegrasi, kata Kusmana, diharapkan pada 2024 bisa nol kemiskinan ekstrem.

Kepala Bappeda Kota Sukabumi Asep Suhendrawan mengatakan, Siapdate dirancang agar terdapat data yang akurat, baik terkait masalah stunting maupun kemiskinan ekstrem. Menurut dia, data ini penting dalam menentukan kebijakan, sehingga tepat mengatasi masalahnya. “Untuk percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem perlu data presisi dalam menentukan kebijakan tepat,” kata Asep. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement