Rabu 23 Aug 2023 15:09 WIB

DPRD Jabar Tegaskan Komitmen Cegah Perkawinan Anak dan Tekan Stunting

Komitmen itu dalam bentuk dukungan anggaran, regulasi, dan pengawasan program.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Irfan Fitrat
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari.
Foto: Dok Humas DPRD Jawa Barat
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari menyatakan komitmen dewan dalam mendukung berbagai program pencegahan perkawinan anak dan penurunan angka stunting. Komitmen itu disebut dalam bentuk dukungan alokasi anggaran, pembentukan regulasi, maupun pengawasan pelaksanaan program terkait.

“Kami (DPRD Jabar) sangat terbuka dengan program pencegahan perkawinan anak dan percepatan penurunan stunting. Masalah ini merupakan masalah yang dihadapi masyarakat. Kita wajib memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Ineu.

Baca Juga

Komitmen itu ditekankan Ineu saat kegiatan diskusi pendekatan masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak dan percepatan penurunan stunting yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (22/8/2023).

Ineu mencontohkan, salah satu bentuk dukungan DPRD Jabar adalah pembentukan peraturan daerah (perda) sejak 2010 terkait upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. 

 

“Perda tersebut bertujuan untuk menciptakan ketahanan keluarga, dengan harapan masalah perkawinan anak dan stunting dapat diminimalkan. Ini merupakan salah satu wujud dukungan Pemerintah Provinsi Jabar dan DPRD Jabar,” kata Ineu.

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso menyoroti soal urgensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Menurut dia, hal ini terkait dengan masa depan anak.

Stunting tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi berdampak negatif terhadap perkembangan kecerdasan anak. Sangat disayangkan jika potensi, kemampuan berpikir anak-anak, akan terbatas akibat stunting,” kata Sukaryo.

Stunting atau masalah gizi kronis menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat dan daerah. Di Provinsi Jabar, prevalensi stunting terus diupayakan ditekan dengan berbagai pendekatan. Gubernur Jabar Ridwan Kamil, pada Jumat (11/8/2023), mengatakan, sejak 2018, prevalensi stunting di Jabar bisa terus ditekan secara signifikan. 

Di mana dari awalnya 31,5 persen menjadi 20,2 persen pada 2022. Prevalensi tersebut di bawah angka nasional, yang sekitar 21,6 persen. Pada 2024, Ridwan Kamil mengatakan, ditargetkan prevalensi stunting di Jabar setidaknya bisa ditekan sampai 14 persen. “Sesuai dengan target nasional,” kata dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement