Kamis 07 Sep 2023 16:58 WIB

Komisi V DPRD Berharap Bey Machmudin Mampu Tuntaskan Persoalan di Jabar

DPRD Jabar dengan tangan terbuka siap berkolaborasi dan membangun sinergi.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus Yulianto
Anggota Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah
Foto: Humas DPRD Jabar
Anggota Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kehadiran Bey Triadi Machmudin, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur, menggantikan Ridwan Kamil disambut baik semua pihak. Salah satunya, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah. 

Siti berharap, Bey Triadi mampu menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat. Terutama, persoalan yang belum dirampungkan secara optimal oleh pemimpin sebelumnya.

"Saya ucapkan selamat kepada Pak Bey yang sudah dilantik. Alhamdulillah. Selamat datang di Jawa Barat, provinsi terbesar dengan penduduk paling banyak dan persoalan yang lebih kompleks," ujar Siti, Kamis (7/9/2023).

Siti memastikan, parlemen dengan tangan terbuka siap berkolaborasi dan membangun sinergi, guna membangun Jawa Barat menjadi lebih baik lagi. Hal ini, mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

 

"Insya Allah DPRD Jawa Barat siap berkoordinasi, berkolaborasi. Sekaligus bersama-sama membangun Jawa Barat lebih baik," katanya.

Ummi Siti mengatakan, program-program yang telah baik diharapkan dapat dipertahankan dan kekurangan sebelumnya, mampu ditambal secara optimal.

"Mari kita teruskan yang baik, memperbaiki yang kurang. Kita ingin Jawa Barat ke depan dengan segala persoalan dan terbatasnya anggaran, bisa kita optimalkan untuk hadirnya Jawa Barat yang lebih makmur, sejahtera dan mandiri," paparnya.

Khususnya, kata dia, pada persoalan sosial yang diawasi oleh Komisi V, seperti pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Saat ini, masih membutuhkan perhatian lebih dari Pemprov Jabar, untuk ditindaklanjuti.

"Kami dari Komisi V, kita masih banyak persoalan yang mendasar. Kemiskinan ekstrem, polemik terkait pendidikan, banyak blank spot. Tentu perlu duduk bareng. Kita punya persoalan urusan kesehatan. Sehingga perlu kita dorong. Peningkatan fasilitas pelayanan. Persoalan sangat penting," paparnya.

Tidak hanya itu, kata dia, pihaknya turut mendorong Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemprov Jabar saat ini. Serta, turut memprioritaskan pembangunan keluarga. Karena, persoalan sosial yang kerap timbul di lingkungan masyarakat, mayoritas bermula dalam rumah tangga.

"Saya berharap, Pj sekarang kesejahteraan keluarga dapat menjadi ukuran pembangunan, karena dapat menimbulkan dampak negatif. Seperti kejahatan, kekerasan seksual, LGBT dan lain-lain. Maka dari itu kami sangat berharap, persoalan ini bisa mendapat perhatian khusus oleh Pj Gubernur Jawa Barat saat ini," paparnya. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement