REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pertanahan di Jawa Barat (Jabar) masih memiliki banyak persoalan. Oleh karena itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin meminta para mafia tanah ditindak secara tegas. Bey juga mendorong agar masyarakat turut melaporkan jika terdapat praktik kecurangan dalam pertanahan. 

"Jadi masyarakat jangan ragu untuk melaporkan karena semuanya sudah menutup celah adanya mafia tanah ini," ujar Bey seusai membagikan sertifikat tanah bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto di Kota Tasikmalaya, Rabu (24/1/2024). 

Di tempat yang sama, Menteri Hadi Tjahjanto memastikan, mafia tanah akan sulit untuk beraksi. Karena, warga Kota Tasikmalaya mayoritas sertifikatnya sudah masuk dalam sistem elektronik pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Karena tanah di Tasikmalaya semuanya terdaftar. Syukur-syukur, segera saya masukkan dalam sistem elektronik dan ini pun programnya masuk ke elektronik dengan proses alih media.  Kalau elektronik sudah berjalan, yang pertama, mafia tanah tidak akan berani," kata Hadi. 

Menurut Hadi, jika sertifikat sudah terdaftar secara elektronik, mafia tanah tidak akan bisa membuat duplikasi atau dipalsukan. Sebab, kata dia, nantinya sertifikat palsu secara otomatis akan ditolak sistem. "Apabila dia bikin sertifikat palsu, maka akan ketolak. Yang kedua, apabila ada nonor, juga tidak bisa. Mesti akan ketolak," katanya. 

Hadi meminta, masyarakat agar melaporkan jika terdapat petugas BPN yang datang ke rumah dan meminta uang. Hadi memastikan akan memproses pegawai BPN yang membohongi rakyat dan berperan sebagai mafia tanah. 

"Masyarakat jangan takut apabila ada petugas BPN secara diam-diam mendatangi rumah,  kemudian meminta uang, ataupun tugas siapa saja, laporkan langsung, akan saya proses," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika