REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Peraturan daerah (perda) bukan untuk disimpan di lemari arsip. Bagi Tina Wiryawati, anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan harus diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan.
“Jangan sampai perda ini hanya menjadi dokumen simbolik. Perempuan butuh perlindungan nyata, bukan sekadar janji,” tegas Tina kepada Republika selalui saluran Video Call, Rabu (23/4/2025).
Dalam semangat peringatan Hari Kartini, Tina menekankan pentingnya implementasi menyeluruh atas perda tersebut. Ia mencontohkan program yang digagasnya, yakni BESTina, sebagai upaya memberdayakan perempuan di Jawa Barat.
Salah satu kegiatan dalam program ini adalah pelatihan keterampilan tata rias (make up artist) bagi perempuan agar mereka memiliki keahlian yang dapat menunjang kemandirian ekonomi.
Tina juga mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun dan menjalankan Rencana Aksi Daerah yang relevan dengan kebutuhan masing-masing wilayah, sebagaimana diamanatkan dalam perda.
“Butuh kolaborasi lintas dinas, bukan hanya Dinas P3AKB, tetapi juga Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, bahkan dunia usaha. Semua punya peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan memberdayakan perempuan,” jelasnya.
Ia menggarisbawahi pentingnya pengawasan dari DPRD agar pelaksanaan perda tidak berhenti di atas kertas. “Kita ingin perempuan di Jawa Barat tidak hanya dilindungi saat menjadi korban, tetapi juga dikuatkan agar tidak menjadi korban.”
Kartini masa kini, lanjut Tina, adalah perempuan yang bangkit karena negara hadir untuknya. “Kalau kita serius mengimplementasikan perda ini, maka kita bukan hanya memperingati Kartini, tapi juga melanjutkan perjuangannya,"pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika