REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Setelah menggandeng TNI AL, Pemprov Jawa Barat (Jabar) kali ini menggandeng TNI AD. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menghadiri penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Komando Distrik Militer (Kodim) di wilayah Kodam Jaya serta Kodam III/Siliwangi, di Aula Jenderal Besar AH Nasution, Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan TNI AD untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis di Jawa Barat. "Langkah nyata kita mulai pada Juli mendatang melalui revitalisasi serentak SMA dan SMK, dengan pendekatan kontraktual dan swakelola bersama TNI AD," ujar Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM.
KDM mengatakan, pihaknya juga menargetkan penghapusan rumah tidak layak huni yang tidak memiliki toilet, air bersih, atau listrik. Program percepatan, akan dikebut hingga 2026.
Di sektor infrastruktur, KDM menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sanitasi, pembangunan jalan lingkungan, serta jembatan gantung di wilayah terpencil seperti Kabupaten Bandung Barat, Sukabumi, dan Garut. "Kita tidak boleh membiarkan anak-anak sekolah menyeberangi sungai dengan berenang. Itu tidak manusiawi," katanya.
KDM juga mendorong penguatan program Transformasi Digital Desa (TFMD) dengan peningkatan dukungan dana stimulus. Pemprov Jabar, siap menanggung hingga 50 persen dari anggaran daerah jika kabupaten/kota serius mengalokasikan anggaran besar untuk TFMD dan Karya Bakti TNI.
Sementara penguatan infrastruktur lainnya, mencakup pembangunan jaringan air bersih, rehabilitasi jalan strategis di kawasan Sanggabuana, hingga rencana pembangunan Tol Tengah Jabar Selatan yang menghubungkan Sukabumi hingga Pangandaran. Alokasi awalnya, Rp400 miliar melalui skema Karya Bakti TNI.
"Dua kerangka besar pembangunan ini akan diselesaikan secara paripurna, termasuk kerja sama peningkatan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan pertanian bersama TNI di berbagai wilayah," katanya
Di sektor pangan, kata dia, kerja sama akan difokuskan pada pemanfaatan lahan tidur serta revitalisasi kebun karet dan teh. Petani akan diberdayakan dengan tanaman jangka pendek seperti jagung dan padi, serta tanaman jangka panjang seperti kopi dan teh.
Untuk konservasi lingkungan, Pemprov Jabar menargetkan reboisasi di kawasan hutan strategis seperti Gunung Sanggabuana, Cikuray, Sawal, Windu, dan Burangrang. Penertiban tambang ilegal, terutama di wilayah latihan militer di Kabupaten Bandung Barat, menjadi prioritas dua bulan ke depan.
"Saya minta dukungan penuh dari jajaran TNI untuk menuntaskan penertiban tambang ilegal demi menjaga ekosistem latihan militer," katanya.
Sebagai bagian dari gerakan penghijauan, KDM juga mengumumkan program penanaman jutaan pohon kelapa di sepanjang bantaran sungai. "Pohon kelapa dinikmati setiap hari, tapi jarang ditanam. Sudah saatnya kita ubah itu," katanya.
Gubernur KDM juga menyampaikan apresiasi atas dukungan TNI AD terhadap program pembinaan karakter dan bela negara bagi generasi muda Jabar. "Terima kasih atas program pelatihan karakter di barak-barak militer seperti Dodik Bela Negara dan satuan-satuan lainnya di Jabar. Anak-anak yang ikut program ini tumbuh dengan mental dan sikap yang kuat. Banyak dari mereka bahkan ingin kembali ke barak," paparnya.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut baik komitmen Gubernur dan jajaran Pemprov Jabar. Ia mengapresiasi kehadiran lengkap para bupati dan wali kota, yang menurutnya menunjukkan keseriusan luar biasa.
“Saya sangat bahagia hari ini. Biasanya sulit mendapat tindak lanjut dari kepala daerah. Tapi hari ini, Jabar menunjukkan langkah konkret. Saya akan beri dukungan penuh,” kata Kasad.
Komitmen bersama ini mencakup kerja sama di berbagai bidang strategis. Antara lain pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, pengelolaan sumber daya air dan drainase, peningkatan ketahanan pangan, konservasi lingkungan.
Selain itu, penanggulangan tambang ilegal dan alih fungsi lahan, pelatihan bela negara, perbaikan rumah tidak layak huni, elektrifikasi desa, pembangunan jaringan air bersih, serta penanganan bencana dan rehabilitasi ruang kelas.