REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Warga Kampung Lebaksari RT 01/02 Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat melayangkan protes terkait masalah banjir yang terus berulang.
Protes tersebut ditunjukan dengan pemasangan spanduk yang ditunukan kepada Bupati Bandung Barat Jeje Richie Ismail dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Spanduk tersebut di pasang di depan rumah warga tepat di akses jalan menuju kantor Pemkab Bandung Barat.
Spanduk itu bertuliskan: "Bapak Bupati/wakil bupati kumaha ieu, Susukan Bade dikeduk atanapi disaeur (bagaimana ini sungai mau dikeruk atau disaring,red)." Spanduk lainnya bertuliskan aspirasi ke Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: "Kami Masyarakat Lebaksari merasa dirugikan setiap tahun banjir tidak ada perbaikan atapun solusi dari pihak pemerintah. Tolong kami Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi."
"Jadi kalau hujan turun pasti di sini banjir akibat luapan dari sungai. Kenaikan muka air tergantung tingkat deras hujan dan waktunya. Kalau lama bisa sampai 2 meter. Kemarin saja hujan sebentar sudah naik ke jalan," ujar Enok Siti Aminah (65), Selasa (12/7/2025).
Diketahui kawasan Kampung Lebaksari menjadi wilayah langganan banjir sejak tahun 2019. Kondisi ini diduga dikarenakan adanya pendangkalan sungai, perubahan kontruksi gorong-gorong akibar proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung, serta alih fungsi lahan di kawasan hulu.
Terbaru, banjir hebat melanda Kampung Lebaksari, pada Sabtu 15 Maret 2025. Luapan air sungai melumpuhkan akses jalan Padalarang-Cisarua dan merendam sedikitnya 48 rumah. Akses jalan utama menuju Perkantoran Pemda Bandung Barat itu sempat lumpuh serta sentra kuliner di bahu jalan ikut terdampak.
Aksi pemasangan spanduk itu merupakan upaya terakhir warga agar aspirasinya di dengar pemerintah serta ada kejelasan solusi. Pasalnya, janji pemerintah turun menangani banjir selalu hingga kini belum terealisasi.
"Katanya mereka siap mengeruk sungai sebagai antisipasi banjir, tapi sampai sekarang enggak ada. Terus pembenahan gorong-gorong juga nihil. KCIC juga janji beri kompensasi karena banjir ini salah satunya akibat proyek mereka, itu juga gak ada sampai sekarang," kata Enok.
Warga mengkritik alasan tak adanya anggaran pemerintah untuk antisipasi bencana banjir, padahal dana tersebut penting guna menjamin keselamatan jiwa masyarakat. Di sisi lain, pemerintah justru masih mementingkan alokasi anggaran untuk hal-hal yang dirasa tak penting bagi masyarakat. "Kalau untuk konser musik atau kunjungan keluar daerah atau rapat di hotel ada, tapi buat mengeruk sungai gak ada kan aneh," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika