Ahad 17 Aug 2025 12:11 WIB

Dedi Mulyadi Minta Maaf Masih Banyak Anak Putus Sekolah di Momen HUT ke-80 RI, Itu Dosa Besar

Dedi pun meminta maaf kepada masyarakat yang dikeluarkan paksa dari rumah sakit

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Arie Lukihardianti
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyerahkan bendera merah putih kepada paskibraka saat upacara peringatan HUT ke-80 RI tingkat Provinsi Jawa Barat, di kawasan Gasibu, Kota Bandung, Ahad (17/8/2025). Dalam Sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jabar berkomitmen untuk mengembalikan kembali anggaran untuk kepentingan pendidikan rakyat. Baik pendidikan formal, maupun informal.
Foto: Edi Yusuf
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyerahkan bendera merah putih kepada paskibraka saat upacara peringatan HUT ke-80 RI tingkat Provinsi Jawa Barat, di kawasan Gasibu, Kota Bandung, Ahad (17/8/2025). Dalam Sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jabar berkomitmen untuk mengembalikan kembali anggaran untuk kepentingan pendidikan rakyat. Baik pendidikan formal, maupun informal.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meminta maaf kepada masyarakat karena masih banyak anak yang putus sekolah di momen HUT Kemerdekaan Indonesia ke 80. Ia membacakan amanat dan sambutan saat upacara kemerdekaan di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Ahad (17/8/2025).

"Saya mohon maaf kepada masyarakat apabila masih ada anak di Jawa Barat yang belum sekolah," ujar Dedi di hadapan ratusan masyarakat, ASN dan TNI Polri, Ahad (17/8/2025).

Baca Juga

Tidak hanya itu, ia meminta maaf karena masih banyak anak yang tidak dapat meneruskan sekolah ke jenjang SMP karena tidak memiliki seragam. Serta, anak yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya. "Itu dosa besar yang kita pikul bersama seluruhnya, peristiwa itu tidak boleh terjadi lagi," kata dia.

Dedi pun meminta maaf kepada masyarakat yang mengalami peristiwa dikeluarkan paksa dari rumah sakit karena tidak memiliki BPJS kesehatan atau tidak tercover. Ia pun meminta maaf karena masih ada masyarakat yang masuk ke rumah sakit dan BPJS tidak terbayarkan hingga meninggal dunia tanpa mendapatkan pelayanan.

"Masuk ke rumah sakit BPJS tidak terbayarkan, mengalami penderitaan meninggal tanpa pelayanan. BPJS tercover dijamin pemerintah tapi tak sanggup di rumah sakit karena seluruh dapurnya terhenti karena tak ada beras," katanya.

Dedi menegaskan negara harus selalu hadir. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh jajaran mulai dari RT, RW, kepala desa, camat, bupati hingga wali kota untuk membuka layanan terbuka bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat terus mengadu. "Kepala desa membuka rumahnya agar masyarakat datang tiap waktu," katanya.

Dedi pun mengajak semua pihak untuk secara kolektif menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sebelumnya, ratusan masyarakat mengikuti kirab budaya yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai dari Gedung Pakuan menuju Kantor Gedung Sate dan Lapangan Gasibu. Upacara kemerdekaan berjalan pukul 08.00 WIB.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement