REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menyerukan semangat efisiensi anggaran di seluruh sektor pemerintahan. Namun, di Jawa Barat (Jabar), implementasinya justru menimbulkan sorotan terhadap eksekutif maupun legislatif.
Berdasarkan dokumen resmi perubahan kelima APBD Jawa Barat Tahun 2025, alokasi anggaran untuk belanja hak keuangan DPRD Jabar tercatat tidak mengalami perubahan sedikit pun. Total anggaran tetap sebesar Rp 475,88 miliar untuk 120 anggota dewan. Yakni, mencakup gaji, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, komunikasi, perumahan, hingga dana operasional pimpinan DPRD.
Sementara itu, anggaran untuk belanja gubernur dan wakilnya tercatat Rp64,8 miliar. Hampir seluruh pos tidak berubah, kecuali satu pemangkasan pada anggaran pakaian dinas, dari Rp 275,5 juta menjadi Rp118 juta, atau terpangkas Rp157,5 juta.
Sekretaris Forum Penyelamat Dana Rakyat (FPDR) Poppy Nuraeni menilai, pemerintah daerah tidak konsisten menjalankan instruksi efisiensi. “Gubernur jangan hanya pencitraan terus. Faktanya, fasilitas gubernur justru lebih besar daripada DPRD yakni Rp 64 miliar untuk Gubernur dan Wakilnya. Kalau bicara efisiensi, semestinya dimulai dari fasilitas kepala daerah,” ujar Poppy kepada Republika, Senin (8/9/2025).
Poppy menegaskan DPRD pun tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Menurutnya, publik menaruh harapan besar pada kinerja legislatif sebagai mitra kritis pemerintah provinsi.
“DPRD juga harus bekerja dengan baik agar tercipta penyelenggara negara yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar menikmati hak-hak keuangannya saja,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika