REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Sidkon Djampi mengingatkan masyarakat untuk semakin kritis menghadapi derasnya arus informasi di era post-truth.
Kemudahan teknologi digital membuat informasi dapat menyebar dengan cepat tetapi tidak seluruh informasi yang beredar memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Sidkon, era post-truth ditandai kondisi ketika opini, emosi, dan keyakinan pribadi kerap lebih berpengaruh atas pembentukan pandangan publik dibandingkan fakta objektif. Ini tantangan serius, terutama di tengah masifnya penggunaan media sosial.
“Sekarang masyarakat harus semakin cerdas dalam menerima informasi. Jangan sampai sesuatu yang terus diulang di media sosial kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran, padahal belum tentu berdasarkan fakta,” ujar Sidkon, Sabtu (15/8/2026).
Ia menilai perkembangan teknologi digital pada dasarnya memberikan banyak manfaat. Masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan pendapat.
Namun, kemudahan tersebut juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya potensi penyebaran hoaks, disinformasi, hingga narasi yang sengaja dibangun untuk memengaruhi opini publik.
Karena itu, Sidkon mendorong masyarakat membiasakan diri melakukan verifikasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkan sebuah informasi. Sumber berita, konteks informasi, serta kredibilitas pihak yang menyampaikan perlu menjadi pertimbangan.
“Jangan mudah percaya hanya karena informasinya sesuai dengan apa yang kita yakini. Justru harus dicek, siapa sumbernya, apa faktanya, dan bagaimana konteksnya,” katanya.
Sidkon menekankan pentingnya peran keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, media massa, serta masyarakat sipil dalam membangun literasi digital. Kemampuan memilah informasi bagian penting dari kecakapan warga di tengah perkembangan teknologi.
Ia berharap masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, juga mampu menjadi pengguna media digital yang bertanggung jawab. Sikap kritis diperlukan agar ruang publik tidak dipenuhi informasi menyesatkan dan berpotensi memicu konflik.
“Di era post truth, yang dibutuhkan bukan hanya masyarakat yang cepat mendapatkan informasi, tetapi masyarakat yang mampu membedakan mana fakta, opini, dan manipulasi informasi,” ujar Sidkon.
Menurutnya, media massa juga memiliki posisi penting menjaga kualitas ruang publik. Jurnalisme yang mengedepankan verifikasi dan keberimbangan dinilai tetap dibutuhkan sebagai rujukan masyarakat di tengah derasnya informasi dari berbagai platform digital.
Sidkon menambahkan, kemajuan teknologi seharusnya diikuti peningkatan kedewasaan masyarakat dalam menggunakannya. Dengan literasi digital yang kuat, masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum teruji kebenarannya.
“Jangan sampai teknologi yang seharusnya memudahkan kehidupan justru menjadi sarana untuk menyebarkan kebohongan. Masyarakat harus menjadi pengguna teknologi yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab,” katanya.