REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Percepatan pembangunan di pedesaan merupakan kunci yang bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Hal ini didorong Sustainable Deveopment Goals (SDGs) Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa hingga 2030.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam kuliah umum 'Kemakmuran Untuk Semua: Upaya Pembangunan Desa Di Jawa Barat Untuk Pemerataan Kesejahteraan', Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF), Rabu (12/4/2023).
Sebanyak 5.312 desa tercatat berada di Jawa Barat. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu meyakini peningkatkan penghidupan 50 juta penduduknya merupakan tujuan besar Provinsi Jawa Barat, yang 39,8 juta di antaranya merupakan populasi yang tinggal di desa.
Kang Emil menyadari bahwa kesenjangan terbesar terletak pada pembangunan desa. Selama lima tahun pemerintahan, lanjut Kang Emil, berbagai upaya dan anggaran signfikan telah dialihkan ke desa, untuk menjembatani kesenjangan dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat setempat.
"Pemprov Jawa Barat berfokus pada tiga pilar utama transformasi perdesaan, yaitu transformasi digital, ketahanan ekonomi dan sosial, serta pembangunan infrastruktur," kata Kang Emil dalam kegiatan itu.
Melalui transformasi digital, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang dapat membantu peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, serta mendorong kewirausahaan dan inovasi di daerah pedesaan.
Selain itu, Kang Emil menyebut menciptakan lapangan kerja juga merupakan pilar transformasi pedesaan guna mendorong kohesi sosial, ketahanan ekonomi dan sosial yang berbasis masyarakat.
"Lalu, investasi pada pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, untuk meingkatkan akses ke layanan esensial dan menghubungkan daerah pedesaan dengan kota," ujar Kang Emil.
Di sisi lain, Kang Emil mengatakan, seorang pemimpin harus memiliki dua komponen utama untuk berhasil dalam memajukan desa. Pertama personaliti atau kepribadian dan kedua yakni kapasitas.
"Keduanya saling melengkapi. Dalam kurun waktu empat tahun kepemimpinan saya, Provinsi Jawa Barat berhasil memajukan 977 desa tertinggal dan sangat tertinggal," kata Kang Emil.
Kang Emil mengeklaim, tak ada desa tertinggal di Jabar lewat program yang dimotorinya. "Alhamdulillah, hari ini sudah tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal di Provinsi Jawa Barat, yang kita capai melalui program GERBANG DESA (Gerakan Membangun Desa) untuk mencapai ‘zeroing underdeveloped village’ di provinsi kami,” ucap Kang Emil.
Kang Emil juga menyebut saat ini, hampir 60 persen industri pengolahan berlokasi di Jawa Barat. Sehingga perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh kinerja industri di kawasan ini.
"Dalam struktur perekonomian di Jawa Barat, sektor industri memiliki kontribusi terbesar dan menduduki peringkat pertama, disusul oleh sektor pertanian. Hal ini menjadi kekuatan bagi Jawa Barat untuk menyerap tenaga kerja guna kesenjangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat," ucap Kang Emil.
Sementara itu, President of Sampoerna University Marshall Schott mengatakan kemitraan ini merupakan kolaborasi strategis bagi Sampoerna University agar meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya membangun Indonesia dari desa.
"Program ini bertujuan untuk melibatkan serta mendukung beberapa talenta terbaik Indonesia untuk mengatasi masalah yang sangat penting bagi kita semua. Melalui penelitian dan forum publik, kami tahu bahwa Fellowship ini akan berfungsi sebagai katalisator yang kuat untuk dialog dan solusi lebih lanjut di ruang publik," ujar Marshall.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
