REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Rencana Pemprov Jabar yang ingin menaikkan anggaran untuk program Petani Milenial di APBD 2024 mendatang, mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun, menurut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Haru Suandharu, pihaknya berharap, dengan adanya sokongan anggaran yang memadai, bisa membuat program tersebut berjalan maksimal. Serta, memberikan hasil positif bagi Jawa Barat dalam ketahanan pangan di masa depan.
Dikatakan Haru, dengan adanya peningkatan anggaran, Pemprov Jabar juga turut membenahi skema pembinaan yang dilakukan. “Sepintas saya lihat di Rencana Pembangunan Daerah, anggaran Petani Milenial dinaikin lagi di 2024. Sekarang sekitar Rp 1 miliar, belum tahu dinaikin berapa. Belum disepakati, baru diusulkan," ujar Haru kepada wartawan, Senin (10/6/2023)
Tapi, kata Haru, jangan sampai setelah anggarannya dinaikin, tapi tidak ada perbaikan. "Kita minta Pemprov jangan meninggalkan, terus dampingi sampai sukses,” katanya.
Karena, kata Haru, pihaknya sering mendapatkan curhatan dari masyarakat peserta program Petani Milenial yang ketika gagal, merasa seperti diabaikan. Haru berharap, hal ini tidak kembali terulang. Bagaimana pun, mereka tetap harus dibina hingga mampu mengembangkan usahanya.
“Pemprov (sering menyampaikan) sudah sekian melatih dan berhasil. Kalau DPRD dapat pengaduan dari masyarakat. Ada yang dikejar bank, bangkrut. Jadi kita ingin mereka ini dibantu, jangan ditinggalkan," katanya.
Haru berharap, program petani milenial tersebut bisa benar-benar meningkatkan harga tukar petani. "Indikasinya, produksi dan dijual (produk), kalau meningkat, itu baru sesuai dengan jargon tinggal di desa, rezeki kota. Maunya kita begitu,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika