REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin berharap, penghargaan reformasi birokrasi yang didapat oleh pemerintah kota/kabupaten bisa memberi dampak pada masyarakat. Menurut Bey, capaian yang didapat kota/kabupaten akan penghargaan reformasi birokrasi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas kerja guna mengurai masalah di masyarakat.
Bey menilai, pembinaan dan pendampingan yang intens dilakukan oleh Kemenpan RB sejauh ini bisa memberikan dampak signifikan pada peningkatan angka kualitas reformasi birokrasi. Namun, momentum penghargaan ini sejatinya harus dimaknai lebih jauh.
“Saya mengajak memaknai reformasi birokrasi bukan hanya perbaikan pada tata kelola pemerintahan semata. Namun berdampak pada tuntasnya permasalahan yang ada di masyarakat,” ujar Bey Machmudin di acara Anugrah Reformasi Birokrasi 2024 Jawa Barat, sekaligus launching Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (Surabi) di Aula Barat, Gedung Sate, Rabu (6/4/2024).
Bey menjelaskan, walaupun Jabar menjadi salah satu dari lima provinsi dengan capaian reformasi birokrasi terbaik di Indonesia. Menurut dia, penghargaan tersebut bukan tujuan akhir pihaknya. “Tujuan akhir kita menuntaskan isu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sejahteranya masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Oleh karena itu, Bey meminta seluruh jajarannya untuk menjemput bola dengan inovasi, sesuai tata kelola pemerintahan. Hal ini, jauh lebih bernilai dibandingkan dengan angka-angka penilaian birokrasi semata.
“Akan sangat tidak adil, masyarakat melihat kita aparatur pemerintah daerah berbangga diri dengan hasil penilaian. Di sisi lain, permasalahan yang ada di sekitar kita tidak selesai atau tidak terselesaikan,” katanya.
Bey pun mengajak semua unsur birokrasi lebih responsif dan sensitif, menghadapi permasalahan-permasalahan yang terus muncul di tengah masyarakat. Apalagi, Pemerintah Pusat sudah meminta Jawa Barat menangani masalah bersama, seperti kemiskinan, stunting, peningkatan investasi hingga penggunaan produk dalam negeri.
“Kita tidak boleh berbangga dengan pencapaian ini, masih banyak kerikil menuju Jawa Barat yang lebih sejahtera,” katanya.
Semua elemen di Pemprov Jabar, kata dia, harus terintegrasi dalam menyelesaikan persoalan dan jangan secara parsial. Bila tidak, akan sulit mewujudkan keinginan masyarakat. Begitu juga, dengan hadirnya aplikasi Surabi, di mana menurutnya hal tersebut merupakan alat ukur semata dan bukan media yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar. “Bukan alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
