REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON--Sebanyak 153 siswa SMAN 7 Kota Cirebon terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Hal itu akibat keterlambatan sekolah dalam pendaftaran ke sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Para siswa dan orang tua mereka yang merasa dirugikan pun melakukan aksi protes terhadap sekolah pada Senin (3/2/2025) kemarin. DPRD Kota Cirebon juga menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang perwakilan sekolah, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X, sejumlah siswa dan orang tua siswa, Kamis (6/2/2025).
Melihat kondisi itu, Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi mengunjungi langsung SMAN 7 Kota Cirebon, Jumat (7/2/2025). Ia menyatakan, kedatangannya itu sebagai bentuk dukungan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
“Ya, supporting agar sekolah ini segera menyelesaikan problem yang menyangkut kelangsungan siswa yang akan meneruskan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi,” kata Dedi.
Dedi meminta agar petugas yang meng-input data siswa ditambah lima orang. Ia pun memberikan dukungan pembiayaan untuk mengatasi persoalan tersebut. “Saya juga nanti mau komunikasi dengan Kementerian Pendidikan untuk portalnya (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa/PDSS) segera dibuka, agar seluruh masyarakat, orang tua, tidak mengalami kecemasan dan siswa bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi,” katanya.
Dedi memastikan, komunikasi akan dilakukannya secepat mungkin agar persoalan tersebut segera selesai. Dedi mengaku belum mengetahui ada berapa sekolah di Jawa Barat yang mengalami kondisi tesebut. Sejauh ini, baru ada dua sekolah dan sudah didatanginya, yakni SMA 4 Karawang dan SMAN 7 Kota Cirebon.
“Semua sekolah di Jawa Barat yang bermasalah-masalah ini akan kita cari solusinya, saya akan berikan supporting pembiayaan. Bukan dari dana APBD karena saya belum jadi gubernur,” katanya.
Sementara itu, terkait sanksi ke sekolah-sekolah, Dedi mengatakan, akan melihat akar permasalahannya terlebih dahulu. Jika ternyata masalahnya terletak pada sistemnya atau kurangnya tenaga pelaksananya, maka hal itu merupakan kesalahan dari pemerintah.
“Tetapi kalau ini akibat kelalaian, kesengajaan, pasti sanksinya nanti diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepegawaian. Evaluasi para kepala sekolah juga kita akan (lakukan) evaluasi,” kata Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika