Rabu 19 Feb 2025 20:20 WIB

Pemkot Cimahi Siapkan Rp 1,4 Miliar untuk Beli Mobil Dinas Wali dan Wakil Wali Kota

Adanya efisiensi anggaran diputuskan membeli satu unit

Rep: Ferry Bangkit Rizki / Red: Arie Lukihardianti
Wali Kota Cimahi Terpilih, Ngatiyana (kiri) Bersama Wakil Wali Kota Cimahi Terpilih (Adhitia Yudisthira)
Foto: Dok Republika
Wali Kota Cimahi Terpilih, Ngatiyana (kiri) Bersama Wakil Wali Kota Cimahi Terpilih (Adhitia Yudisthira)

REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Pemkot Cimahi tetap mengalokasikan pengadaan mobil dinas baru untuk Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih, Ngatiyana-Adhitia. Anggaran Rp 1,4 miliar itu sudah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun 2025.

"Jadi pengadaan mobil dinas ini sudah melalui pembahasan panjang. Sudah kita klik (beli), itu masing-masing 1 unit SUV. Anggarannya total Rp1,4 miliar. Jadi 1 unitnya sekitar Rp700 jutaan," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Rabu (19/2/2025).

Baca Juga

Sebetulnya sesuai aturan, kata Harjono, wali dan wali kota berhak mendapatkan dua mobil dinas, yakni satu unit sedan dan satu unit SUV. Namun karena adanya efisiensi anggaran sesuai intruksi Presiden Prabowo Subianto, akhirnya diputuskan hanya membeli satu unit kendaraan baru untuk masing-masing

Kebijakan itu, kata dia, sudah dikomunikasikan dengan Ngatiyana-Adhitia. "Kita sampaikan ke Pak Wali dan Pak Wakil itu akhirnya hanya bisa pengadaan 1 unit saja. Dan mereka bilang enggak apa-apa, jadi pakai kendaraan yang kepala daerah sebelumnya," kata Harjono.

Jika sesuai dengan rencana awal pengadaan, total anggaran yang disiapkan untuk pembelian empat mobil dinas untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi 2025-2030 yakni mencapai Rp4,2 miliar. "Sedangkan untuk Rp2,8 miliar buat pengadaan sedan itu termasuk ke efisiensi anggaran sesuai arahan presiden," katanya.

Sementara untuk kendaraan dinas istri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih, juga tetap menggunakan kendaraan dinas yang sudah ada lantaran adanya efisiensi anggaran. "Nah untuk yang ibu wali dan ibu wakil, itu pakai yang lama. Memang kendaraan yang lama juga masih layak dipakai, tapi kita usahakan bisa membeli yang baru di anggaran perubahan," kata Harjono.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement