REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) dari Daerah Pemilihan (Dapil) XII yang meliputi kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, Daddy Rohanady menyoroti liburan Bupati Indramayu, Lucky Hakim ke Jepang. Daddy menilai, langkah ini kurang pantas di tengah kondisi Kabupaten Indramayu yang masih tercatat sebagai daerah termiskin di Jabar.

“Sebagai pejabat publik, harusnya bisa menunjukkan empati pada kondisi masyarakat. Saat warga masih bergulat dengan berbagai keterbatasan, liburan ke luar negeri seperti itu bisa menimbulkan kesan yang kurang baik,” ujar Daddy kepada Republika, Senin (7/4/25).

Daddy juga menyinggung soal prosedur administratif yang dilanggar. Ia menyayangkan Bupati berangkat ke luar negeri tanpa lebih dulu memberi tahu Gubernur Jawa Barat, apalagi mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri. “Peraturan soal ini kan sudah jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri tanpa izin dari menteri,” katanya.

Daddy merujuk pada Pasal 76 Ayat (1) huruf i dalam undang-undang tersebut, yang secara tegas mengatur larangan perjalanan dinas maupun pribadi ke luar negeri tanpa persetujuan dari Mendagri.

Menurut Daddy, aturan ini penting dipatuhi demi menjaga tertib administrasi dan etika jabatan.

“Pejabat publik itu seharusnya jadi contoh, bukan malah menimbulkan kegaduhan,” katanya.

Daddy berharap ke depan, kepala daerah bisa lebih berhati-hati dan sensitif terhadap situasi di daerah yang mereka pimpin. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika