REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Bandung Barat, DR (49) resmi menjadi tersangka kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap ketiga anak tirinya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian, dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur diketahui pada Sabtu (6/9/2025) di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Parahnya, ayah tiri itu mengajak korban menonton film dewasa.
"Tersangka menggunakan HP dengan menujukan film dewasa dan memperilhakan kepada korban," kata Kepala Seksi Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat saat dikonfirmasi, Selasa (9/9/2025).
Tersangka melakukan perbuatan bejatnya dengan cara mencium pipi anak korban, memeluk anak korban, meraba payudara anak korban, hingga meraba paha anak korban.
"Dan tidak sengaja ketika sedang mengangkatkan badan anak korban alat kelamin tersangka terkena ke pantat anak korban," kata Gofur.
Berdasarkan rangkaian kronologis yang disertai alat bukti dan keterangan para saksi, polisi pun melakukan penahanan terhadap tersangka. Polisi akan menjeratnya dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) KBB, Rini Haryani mengatakan, ketiga korban mengalami trauma karena perbuatan bejat ayah tirinya itu. "Yang kecil traumanya lebih berat. Kejiwaan korban memang harus dipulihkan," kata Rini.
Mengenai proses pemulihan, pihaknya bakal memberikan segala bentuk pendampingan psikologis yang dibutuhkan korban. Namun, untuk bantuan hukum, pihaknya belum dapat memberikan dukungan langsung.
"Anak-anak ini butuh pendampingan penuh. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal masa depan mereka yang harus kita jaga bersama," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika