REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Pemkab Bandung Barat memprioritaskan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) bagi warga kurang mampu. Meskipun, keuangan daerah terdampak pemangkasan dana transfer daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Perbaikan Rutilahu, dilakukan untuk mengurangi beban warga dan backlog perumahan yang jumlah sudah mencapai 99 ribu lebih.
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Pemukiman, hingga saat ini masih ada sekitar 15.410 unit rumah yang menunggu sentuhan perbaikan pemerintah. Data Rutilahu itu didapat dari hasil pendataan langsung untuk memastikan kelayakan dan persyaratan untuk menerima bantuan perbaikan.
"Rutilahu ini adalah program prioritas Pa Jeje dan Pa Asep. Ada 15.410 Rutilahu yang harus ditangani," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Bandung Barat (KBB), Anni Roslianti, Ahad (23/11/2025).
Anni mengatakan, perbaikan belasan Rutilahu bagi warga kurang mampu di Bandung Barat akan dilakukan secara bertahap karena harus menyesuaikan dengan anggaran. Dari 15.410 unit yang terdata itu, yang sudah diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029 hanya sekitar 4.000 unit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, Anni memastikan kuota jumlah perbaikan era Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail terus bertambah setiap tahunnya. Tahun 2026, calon penerima dan calon lokasi (CPCL) Rutilahu sudah ditetapkan sebanyak 349 unit.
"Alhamdulillah di tahun 2026 mendapatkan kuota atau CPCL ada 111 unit yang ditangani di kawasan kumuh dan 238 unit di luar kawasan kumuh," kata Anni.
Jumlah penerima perbaikan rumah secara gratis itu mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, rumah yang diperbaiki secara gratis mencapai 277 unit, dengan rincian sebanyak 101 unit di kawasan kumuh dan 176 di luar kawasan kumuh.
"Program Rutilahu untuk tahun 2025 memang lumayan ada peningkatan jumlah dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 itu hanya 174 unit kemudian tahun 2024 itu hanya 203 dan tahun sekarang alhamdulillah menjadi 277 unit," katanya.
Selain mengandalkan APBD, kata Anni, Pemkab Bandung Barat juga berharap sumber bantuan lain untuk perbaikan Rutilahu di Bandung Barat terus bertambah. Seperti dari program corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang tahun ini ada sebanyak 100 unit, bantuan dari provinsi sebanyak 40 unit dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pemerintah pusat sebanyak 249 unit.
"Mudah-mudahan dengan bertambahnya jumlah kuota tetap konsisten dan mudah-mudahan bertambah sehkngga target kita di RPJMD itu tidak tersisa. Rumah tidak layak huni berdasarkan survey yang kami lakukan langsung. Ketika kita survey tanah bukan miliknya enggak boleh atau pernah dapat bantuan 5 tahun terakhir itu juga enggak boleh," papar Anni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika