REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Abdul Hadi Wijaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengakselerasi upaya pembangunan sekolah negeri baru. Hal itu merespons minimnya jumlah sekolah negeri di Kota Bogor dan masalah zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Abdul Hadi mengatakan, berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, sejauh ini baru ada 20 SMP negeri (SMPN) dan 10 SMA negeri (SMAN). Ia mempertanyakan tidak adanya penambahan sekolah negeri baru selama bertahun-tahun di Kota Bogor.

Padahal, kata Abdul Hadi, jumlah penduduk dan daerah baru juga bertambah. Ia juga mengaitkannya dengan sistem zonasi PPDB yang semakin lama kian mengecil. “Maka harus ada penambahan (sekolah negeri) karena dari masalah ketersediaan dan distribusi bangku inilah masalah PPDB diskusinya panjang,” kata dia, Rabu (12/7/2023).

Karena itu, Abdul Hadi meminta Pemkot Bogor mempercepat upaya pembangunan sekolah negeri baru. Untuk itu, ia mengusulkan penggunaan aset daerah Pemkot Bogor, yang dapat dihibahkan ke Disdik Jabar agar dapat dibangun sekolah negeri.

“Perlu ada penggunaan aset kota yang bisa dihibahkan atau disertifikasikan agar bisa dibangunkan sekolah negeri untuk warga Kota Bogor di (daerah) Bogor yang blank zonasi, sehingga pemerataan ini bisa terjadi,” kata Abdul Hadi.

Dengan penambahan sekolah negeri, Abdul Hadi menilai, wilayah yang tidak tercakup sistem zonasi sebelumnya bisa mendapat akses pendidikan yang sama dengan wilayah lain.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim sebelumnya mengatakan, rasio ideal SMPN di satu daerah itu sekitar 20-30 sekolah. Sedangkan SMAN rasio idealnya 15-20 sekolah. “Kota Bogor ada enam kecamatan dan 68 kelurahan. Paling tidak tadi ada 20 SMA, 35-40 SMP,” kata Dedie.

Menurut Dedie, ada rencana penambahan SMPN dan SMAN tahun depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika