REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Pangandaran Eka Santosa angkat bicara terkait polemik keramba jaring apung (KJA) yang kembali mencuat. Ia meminta semua pihak untuk mengedepankan sikap saling menghormati, menyusul komentar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terhadap dosen Universitas Padjadjaran (Unpad) yang dinilai tidak pantas.

Menurut Eka, langkah Susi yang melakukan video call kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebelum walk out dari rapat dialog penolakan KJA di Pantai Timur Pangandaran juga dinilai keliru.

“Terkait fenomena yang dilakukan Bu Susi itu saya hanya bisa mengusap dada. Beliau sangat dekat dengan saya, bahkan sudah saya anggap adik sendiri. Tapi dalam budaya Sunda kita diajarkan silih asah, asih, asuh. Apa yang dilakukan Unpad itu hasil riset panjang, jadi tidak mungkin sembarangan. Saling menghormatilah,” ujar Eka di Pasir Impun, Bandung, Selasa (19/8/2025).

Mantan pimpinan Komisi II DPR RI ini menegaskan, kehadiran Unpad di Pangandaran merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui riset. Karena itu, menurutnya, sangat disayangkan bila penelitian yang dilakukan terganggu oleh penilaian yang belum tentu benar.

Eka juga menyoroti sikap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang tiba-tiba menyatakan sejalan dengan Susi dalam menolak kehadiran KJA. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya Dedi kerap melontarkan pernyataan yang menyebut Pangandaran sebagai “kabupaten setengah sekarat”.

“Pernyataan seperti itu tentu menyinggung masyarakat Pangandaran. Apalagi saya ikut memperjuangkan pemekaran Pangandaran saat menjadi salah satu pimpinan di Komisi II DPR RI,” kata Eka.

Eka berharap, polemik ini tidak berlarut. Ia menekankan bahwa riset terkait KJA justru dapat membuka peluang besar bagi kesejahteraan masyarakat. “Potensi pengembangan lobster luar biasa. Dengan riset Unpad, masyarakat tidak perlu lagi menjual benur ke Vietnam, tapi bisa ikut mengembangkan budidayanya di sini,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika