REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA — Massa serikat buruh atau pekerja melakukan aksi unjuk rasa di perempatan Kujang Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023) petang. Massa aksi menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Majalengka sekitar 14,81 persen dari tahun ini.
Saat melakukan aksinya, massa sempat mendatangi sejumlah pabrik untuk mengajak para pekerjanya mengikuti unjuk rasa. Kehadiran ribuan orang dalam aksi itu sempat menutup akses jalan penghubung Cirebon-Bandung, sehingga terjadi kemacetan arus lalu lintas.
Dalam aksinya, massa buruh menuntut agar Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengesahkan UMK 2024 Kabupaten Majalengka dengan kenaikan 14,81 persen dari upah minimum 2023. Hal itu sesuai usulan yang disampaikan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Majalengka.
UMK 2023 Kabupaten Majalengka ditetapkan Rp 2.180.602,90. Dengan tuntutan kenaikan itu atau sekitar Rp 320 ribu, maka UMK 2024 diusulkan naik menjadi sekitar Rp 2,5 juta.
Massa aksi juga menuntut agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dicabut. Pasalnya, peraturan yang menjadi landasan pemerintah dalam menghitung besaran UMK 2024 itu dinilai tidak berpihak kepada para buruh/pekerja.
“Kami meminta Pemprov Jabar segera mengesahkan kenaikan UMK 2024 Majalengka sebesar 14,81 persen,” kata Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Rekonsiliasi (FSP TSK R) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Majalengka, Asep Odin.
Setelah menyampaikan aspirasinya, massa buruh membubarkan diri. Arus lalu lintas yang sempat tersendat di sekitar lokasi aksi unjuk rasa berangsur lancar kembali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
